Lebanon (24/04) Ban Ki-moon, Sekjen Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) baru-baru ini dalam sebuah pernyataan anti Hizbullah dan menyebut gerakan ini sebagai faktor utama masalah yang dihadapi Lebanon. Sekjen PBB ini juga meminta agar Hizbullah segera dilucuti persenjataannya.
Mereaksi pernyataan sepihak Sekjen PBB ini, Hizbullah menasihati Ban Ki-moon agar menjalankan perannya sebagai penjamin stabilitas keamanan internasional. Karena selama ini Ban dinilai Hizbullah tidak lebih dari eksekutor patuh seluruh perintah Amerika dan negara-negara Barat. Sheikh Naim Qassem, Wakil Sekjen Hizbullah Lebanon menyebut apa yang disampaikan Sekjen PBB sangat tidak bernilai. Menurut Sheikh Naim Qassem, terkait pelucutan senjata Hizbullah, Ban hanya pelaksana politik yang didiktekan rezim Zionis Israel dan para pendukung rezim ini.
Sheikh Naim Qassem menambahkan, "Inti dari pernyataan Ban Ki-moon dapat disimpulkan pada senjata Hizbullah. Padahal masalah utama adalah Israel. Rezim Zionis-lah yang selama 60 tahun ini menghancurkan kawasan dan pemicu perang, pendudukan, pembantaian dan pengungsian penduduk."
Sikap tidak obyektif ini bukan khusus milik pendapat Sekjen PBB, tapi hampir mayoritas pejabat lembaga internasional ini. Para pejabat PBB tidak pernah punya pandangan obyektif terkait muqamawa rakyat Timur Tengah. Padahal lembaga-lembaga internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) berdasarkan Piagam PBB berkewajiban melindungi Lebanon dari agresi dan pendudukan Zionis Israel. Tapi apa yang terjadi justru kebalikannya. Mereka malah menuding pihak Hizbullah Lebanon sebagai penyebab seluruh masalah yang ada.
Mencermati kinerja PBB menunjukkan lembaga internasional ini praktis hanya menjadi lembaga pelaksana keinginan kekuatan-kekuatan besar dunia. Masih sekaitan dengan masalah ini, Ban Ki-moon, Sekjen PBB dalam sebuah laporan terbarunya tentang Lebanon bahkan tidak sedikitpun menyinggung soal keharusan rezim Zionis Israel untuk mundur dari kawasan Lebanon yang didudukinya. Sekjen PBB juga tidak menuntut Zionis Israel agar segera menghentikan aksi-aksinya yang melanggar kedaulatan Lebanon.
Intervensi yang dilakukan kekuatan-kekuatan adidaya terhadap PBB praktis membuat lembaga internasional ini sudah tidak obyektif lagi dalam mengambil sikap. Apa yang dilakukan PBB selama ini juga tidak banyak membantu terciptanya perdamaian dan keamanan internasional. Yang lebih penting lagi, PBB bahkan sampai saat ini tidak mampu mengakhiri fenomena pendudukan sebuah negara oleh kekuatan-kekuatan adidaya. Ketika negara-negara besar seperti Amerika melakukan kejahatan, maka PBB hanya akan menjadi penonton yang baik.
Para pejabat PBB bahkan tidak lagi menggubris pelaksanaan Piagam PBB dan mengayomi bangsa-bangsa di dunia dihadapan kekuatan-kekuatan imperialis. Sebaliknya resistensi rakyat di Timur Tengah malah menjadi bulan-bulanan propaganda mereka. Sikap semacam ini jelas menuai protes dari masyarakat inernasional. Dalam kondisi yang semacam ini sudah sewajarnya bila masyarakat internasional menuntut pentingnya perubahan mendasar struktur PBB demi membebaskan lembaga ini dari cengkeraman kekuatan-kekuatan arogansi. (IRIB/Info Ops)
